HUKUM PEMASYARAKATAN MILITER DI INDONESIA

Judul : HUKUM PEMASYARAKATAN MILITER DI INDONESIA
Subjudul : Rekonstruksi Pembinaan Narapidana TNI Berbasis Reintegrasi Sapta Marga
Penulis : Dr. Asep Suryana, S.H., M.H. & Kharisma Gemilang, S.H., M.H.
Penyunting : Ghazalie
Penata Isi : Tri Adianto
Tebal : xi + 77 halaman
Ukuran : 15,5 × 23 cm
ISBN : XXX-XXX-XX-XXXX-X (Sedang diajukan)
Penerbit : PT. Nusantara Academia Professorindo
Cetakan : Pertama, September 2026

Sinopsis
Hukum Pemasyarakatan Militer di Indonesia: Rekonstruksi Pembinaan Narapidana TNI Berbasis Reintegrasi Sapta Marga membahas secara komprehensif penyelenggaraan pemasyarakatan bagi narapidana militer dalam konteks sistem hukum dan kelembagaan TNI. Buku ini menguraikan kekhususan hukum pemasyarakatan militer, pergeseran paradigma dari penjeraan menuju rehabilitasi dan reintegrasi, kerangka hukum nasional, kelembagaan Lemasmil, serta pemenuhan hak, kewajiban, keamanan, dan pembinaan narapidana militer.
Salah satu gagasan utama buku ini adalah Model Reintegrasi Sapta Marga, yang menempatkan nilai-nilai dasar keprajuritan sebagai kerangka etis dalam proses pembinaan. Nilai tersebut tidak berhenti sebagai prinsip normatif, tetapi diterjemahkan ke dalam kompetensi, perilaku yang dapat diamati, metode pembinaan, asesmen, serta indikator keberhasilan. Pendekatan ini dipadukan dengan asesmen risiko dan kebutuhan, pembinaan individual, dukungan kesehatan dan psikososial, keluarga, pendidikan, keterampilan, serta persiapan transisi kembali ke lingkungan keluarga, satuan, dan masyarakat.
Pada bagian akhir, buku menawarkan rekonstruksi sistem pemasyarakatan militer melalui penguatan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, program pembinaan, pengelolaan data, dan mekanisme reintegrasi. Dilengkapi dengan peta jalan kebijakan 2026–2030, buku ini tidak hanya melihat Lemasmil sebagai tempat pelaksanaan pidana, tetapi sebagai bagian dari sistem penegakan hukum, pembinaan prajurit, dan penguatan ketahanan institusi pertahanan. Buku ini relevan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum militer, personel TNI, pengelola pemasyarakatan militer, serta pembuat kebijakan di bidang pertahanan dan hukum.